Rabu, 09 Oktober 2013

Penyusunan Perbup Tentang Qanun No. 6 Tahun 2010

Qanun No. 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat melahirkan beberapa Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar, diantaranya yang dianggap urgen, yaitu :
  • Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren
  • Peran serta masyarakat dalam Pendidikan
  • Wajib Baca Tulis Al Quran bagi siswa Sekolah Pendidikan Dasar 12 Tahun dan untuk Calon Pengantin yang beragama Islam

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren
 
Dayah/pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama yang bertujuan mendidikan Sumber Daya Manusia yang beriman, untuk berilmu dan taat serta memberi manfaat kepada umat manusia, dunia dan akhirat.

Ada beberapa hal yang menjadi masukan dalam penyelenggaraan pendidikan Dayah/ pesantren, diantaranya permintaan dalam hal pemberdayaan ekonomi untuk para santri agar dayah dapat cepat tumbuh berkembang dan mandiri. Selain itu diperlukan peraturan yang tegas dalam hala pembiayaan operasional pembangunan pendidikan dayah/pesantren.


Wajib Baca Tulis Al Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin
 
Untuk masuk Sekolah dasar Wajib sudah bisa mengenal huruf Hijaiyah, masuk SMP harus lulus Iqra' 6 (standarisasi), masuk SMA harus sudah fasih membaca Al quran dan hafal 22 ayat pendek.Juga untuk Calon pengantin diharapkan sudah bisa membaca Al Quran

Peran Serta masyarakat dalam pendidikan
 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pribadi tetapi juga tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan lainnya. Dengan diterapkan pendidikan diharapkan terbinanya pribadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Beberapa hal yang menjadi masukan dalam penyusunan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Qanun No. 6 Tahun 2010 akan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Kantor Bupati Aceh Besar. Dalam hal ini Majelis Pendidikan Daerah (MPD) akan ikut serta mengawasi alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah diharapkan kerajasamanya dalam mengawasi pelaksanaan pengembangan mutu sekolah.
Sampaikan Pertanyaan, Komentar, dll di bawah ini..

MPD Kab.Aceh Besar powered by 123ContactForm.com | Report abuse